Tinjauan Yuridis terhadap Kartel “Minyakita” di Indonesia (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022)

Abstract

Minyakita merupakan merek dagang minyak goreng milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Produk ini bukan minyak goreng bersubsidi karena tidak menggunakan dana negara, melainkan diproduksi melalui skema domestic market obligation (DMO). Dalam skema tersebut, eksportir CPO diwajibkan menyalurkan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri sebelum memperoleh izin ekspor. Dengan demikian, Minyakita merupakan bentuk kewajiban industri, bukan subsidi pemerintah. Kasus terkait Minyakita mencakup dugaan kartel minyak goreng kemasan dan pembatasan distribusi pada awal 2023, serta kecurangan pengukuran pada awal 2025. KPPU menangani kasus ini karena terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 terhadap perusahaan minyak goreng di Indonesia serta menilai alat bukti yang digunakan KPPU dalam mengeluarkan putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dan analisis yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki implikasi positif dan negatif bagi perusahaan, konsumen, dan pemerintah, serta implementasi Pasal 4, 5, dan 11 UU No. 5/1999 belum berjalan efektif dalam kasus kartel minyak goreng